PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2014-2019 MELALUI PARTAI POLITIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK (STUDI KASUS CALON LEGISLATIF DARI PKB DAN PAN)

Partai Politik merupakan salah satu pilar yang mempengaruhi kualitas demokrasi suatu negara.Hal tersebut dapat terlihat dari salah satu fungsinya, yaitu untuk menyeleksi pemimpin politik.Kontestasi pemilihan umum sebagai perwujudan demokrasi diantaranya akan menterjemahkan pilihan rakyat kepada wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan. Melalui pemilihan umum tersebut, hak-hak politik rakyat salah satunya akan menentukan wakil-wakil daerah untuk mengisi kursi di DPRD provinsi yang akan memperjuangkan kesejahteraan berdasarkan aspirasi dan kepentingan masyarakat di daerah. Diperlukan proses rekrutmen yang ketat dan sistem kaderisasi yang berjenjang yang dilakukan partai politik agar penjaringan calon anggota DPRD provinsi dapat menghasilkan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas. Hal tersebut sebagaimana telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik. Peraturan tersebut menjadi pedoman bagi partai politik, tak terkecuali bagi PKB dan PAN dalam menyelenggarakan rekrutmen politik yang mendasarkan pada AD/ART partai. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif.Spesifikasi penelitian dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis.Metode pengumpulan data yang digunakan penulis, meliputi studi kepustakaan dan wawancara dengan PKB, PAN, dan anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 dari Fraksi PKB dan PAN sebagai pelengkap bahan hukum.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.Metode penyajian data dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk tulisan/uraian dengan mengumpulkan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa,pertama,proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKB dan PAN dalam proses penjaringan menjadi calon anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah periode 2014-2019 pada dasarnya mendasarkan pada AD/ART partai, akan tetapi terdapat perbedaan pada bentuk pengaturan yang mengatur tentang teknis pelaksanaan rekrutmen kedua partai tersebut. Selain itu, walaupun dilakukan dengan mekanisme yang hampir sama di setiap tahapan, terdapat perbedaan yang terletak pada sumber rekrutmen, prinsip-prinsip dasar rekrutmen, pengaturan mekanisme rekrutmen jabatan politik dan kriteria penilaian untuk Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah.Kedua, kendala yang dialami PKB dan PAN selama proses rekrutmen secara umum tidak ada kendala yang berarti. Namun, yang menjadi sorotan adalah adanya dugaan kecurangan yang menimpa salah seorang Caleg PAN pada saat pemilu 2014 terkait dengan pengumpulan berkas administrasi ke KPUD Provinsi Jawa Tengah. Kata Kunci:Partai Politik, Rekrutmen, DPRD Provinsi