PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN DALAM PERATURAN MENTERI AGAMA NO. 8 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN PERJALANAN IBADAH UMRAH

Indonesia merupakan salah satu Negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Pembatasan kuota haji yang dilakukan oleh Kedutaan Besar Arab Saudi, membuat Ibadah Umrah lebih diminati karena biaya dan prosedur pelaksanaannya lebih mudah. Dengan banyaknya peminat Ibadah Umrah, membuat Biro Perjalanan Ibadah Umrah semakin menjamur, dan pada akhirnya timbul permasalahan yakni banyaknya penipuan yang menimpa Jemaah Umrah. Atas dasar tersebut, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama mengganti Peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015 menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 yang dinilai lebih mengedepankan perlindungan terhadap konsumen. Permasalahan yang diteliti adalah Ibadah Umrah dalam hukum Islam, pengaturan Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan pentingnya perlindungan hukum terhadap Jemaah Ibadah Umrah. Penulisan hukum ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan dan penggunaan kuesioner. Metode analisis data dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penulisan ini menyimpulkan bahwa Peraturan Menteri Agama No. 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah memberikan perlindungan hukum kepada Jemaah Ibadah Umrah, hal tersebut sangat penting, mengingat beberapa waktu belakangan ini sering terjadi penipuan yang dilakukan oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah terhadap calon Jemaah Umrah ataupun Jemaah Umrah. Selain itu, perlunya keaktifan dari Biro Perjalanan Ibadah Umrah dan calon Jemaah untuk patuh terhadap Peraturan yang ada supaya hak dan kewajiban dari antar pihak lebih terjamin