IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 86/PUU-XII/2013 TENTANG PENGUJIAN KETETAPAN MPR TERHADAP UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 TERHADAP MARWAH DAN KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI GUARDIAN OF CONSTITUTION DALAM SISTEM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia memberikan kewenangan kepada Mahkamah Konstitusi untuk dapat melakukan uji materi undang-undang terhadap konstitusi, hal tersebut menjadikan MK memiliki kewenangan untuk melakukan penafsiran terhadap konstitusi sehingga sebagai grundnorm tertinggi di Indonesia, konstitusi wajib untuk diikuti secara vertikal ke bawah oleh peraturan perundang-undangan di bawahnya. Namun eksistensi Tap MPR yang sampai saat ini masih diakui sebagai salah satu peraturan perundang-undangan memberikan dampak ketiadaan hukum yang mampu untuk melaksanakan prinsip check and balances dengan melaksanakan uji materi atas Tap MPR terhadap konstitusi, karena hukum positif membatasi kewenangan MK, dan tanpa adanya alternatif lain, sehingga menyebabkan kekosongan hukum mengenai mekanisme uji materi Tap MPR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, yaitu menguraikan untuk menggambarkan permasalahan yang ada. Data yang digunakan di dalam penelitian adalah data sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan. Metode analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penetlitian, Pengujian Tap MPR terhadap konstitusi sampai saat ini belum dapat dilakukan melalui mekanisme judicial review tersebut oleh MK, jika merujuk pada konstitusi maupun undang-undang terkait, judicial review atas Tap MPR terhadap konstitusi belum dapat dilakukan. Padahal sebagai “negara hukum” seharusnya Indonesia wajib selalu mempunyai mekanisme dalam setiap penyelesaian masalah yang berdasar pada peristiwa-peristiwa hukum yang ada. Karena hakikat “negara hukum” adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara, maka ketika terdapat suatu peristiwa hukum yang tidak didapati cara atau mekanisme penyelesaiannya secara legal, maka hal tersebut dapat menimbulkan chaos yang diakibatkan adanya kekosongan hukum (rechtsvacuum). Keadaan tersebut di atas harus bisa segera diatasi, salah satunya dengan memperkuat kewenangan MK dalam melakukan uji materi peraturan perundang-undangan terhadap konstitusi, sebagaimana sebutan MK sebagai Guardian of Constitution, sehingga marwah dari Mahkamah Konstitusi tetap terjaga. Kata Kunci : Negara Hukum, Konstitusi, Ketetapan MPR, Mahkamah Konstitus