KEBIJAKAN PEMBATASAN IMPOR BARANG NON MIGAS MELALUI PENINGKATAN TARIF SEHUBUNGAN DENGAN ANCAMAN NERACA PEMBAYARAN INDONESIA TAHUN 2018 DITINJAU DARI KETENTUAN GATT/WTO

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan tengah serius membatasi kegiatan impor untuk menekan defisit neraca pembayaran dengan mengeluarkan kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor terkait dengan ancaman neraca pembayaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji apakah kebijakan pemerintah Indonesia untuk membatasi impor melalui peningkatan tarif impor barang non migas karena adanya ancaman terhadap neraca pembayaran bertentangan dengan ketentuan GATT/WTO dan bagaimana solusi hukum yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam menangani ancaman neraca pembayaran sesuai dengan ketentuan GATT/WTO. Dalam menjawab permasalahan tersebut, digunakan pendekatan yuridis normatif. Data diperoleh dari data sekunder, dianalisis dengan metode interpretasi, dan disajikan secara deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Indonesia tidak memberikan notifikasi untuk membuat kebijakan pembatasan impor dengan tujuan mengamankan neraca pembayaran kepada komite neraca pembayaran WTO, sehingga hal ini membuat kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia rawan untuk digugat atau dinaikan tarif impornya oleh negara lain secara sepihak.Solusi hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia adalah memberikan notifikasi kepada WTO mengenai kebijakan pembatasan impor dengan cara menaikkan tarif impor terkait ancaman neraca pembayaran. Saran dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Indonesia sebaiknya segera untuk memberi notifikasi kepada WTO terkait dengan kebijakan pembatasan impor dengan cara penaikkan tarif impor yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang berkaitan dengan ancaman neraca pembayaran atau kebijakan pembatasan impor dengan cara penaikkan tarif impor ini sebaiknya dihilangkan atau diturunkan ke level sebelumnya. Kata kunci : Pembatasan Impor, Barang Non Migas, Neraca Pembayara