PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2012 - 2017 DI KABUPATEN PATI

Pemerintahan Daerah terdiri dari Pemerintah Daerah dan DPRD.Setiap daerah berhak membuat Peraturan Daerah.Begitu pula di Kabupaten Pati,DPRD sebagai bagian dari pemerintahan daerah mempunyai fungsi pengawasan.Salah satu fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Pati terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah No 10 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Permasalahan yang akan dibahas adalah (1) Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 di Kabupaten Pati (2) Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 di Kabupaten Pati serta upaya nya. Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Spesifikasi penelitian dalam penulisan ini bersifat deskriptif analitis. Metode analisa yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu data akan diuraikan untuk menggambarkan permasalahan-permasalahan yang ada melalui kata-kata serta langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan menganalisis data yang sudah terkumpul itu. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 di Kabupaten Pati dilakukan dengan cara : (a) Pembahasan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kegiatan ini dilakukan oleh pemerintah atau SKPD terkait bersama dengan DPRD.(b) Penyusunan dan penetapan Peraturan Daerah dalam Rapat Paripurna.(c) Komisi terjun langsung memantau ke wilayah sesuai dengan bidangnya agar mengetahui dengan jelas.(d)Evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam LKPJ akhir tahun pemerintah Kabupaten Pati.Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-2017 di Kabupaten Pati,yaitu : (a) Sumber Daya Manusia.(b) Ketidaksamaan persepsi diantara anggota DPRD.(c) Peraturan Perundang-undangan yang cenderung berubah-ubah.(d) Kurangnya pemahaman para anggota dewan akan batasan-batasan dan ruang lingkup fungsi pengawasan Kata Kunci:Fungsi pengawasan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,Peraturan Daera