POLITIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TAMBANG GALIAN C DI WILAYAH KABUPATEN WONOSOBO

Tindak pidana tambang galian C yang marak terjadi di wilayah Kabupaten Wonosobo antara lain pertambangan tanpa izin, tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang secara khusus dirujuk oleh Peraturan daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2007 tentang Ketentuan Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap penanggulangan tindak pidana tambang galian C dalam hukum positif Indonesia serta pendekatan penal dan non penal dalam kerangka politik kriminal untuk menanggulangi tindak pidana tambang galian C di Kabupaten Wonosobo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana terkait penambangan di kabupaten Wonosobo adalah penambangan yang dilakukan tanpa izin usaha pertambangan, karena telah diketahui bahwa wilayah kabupaten Wonosobo bukan merupakan wilayah tambang dan merupakan zona konservasi, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam menjalankan upaya penal dan non penal pemerintah daerah berkoordinasi dengan aparat penegak hukum wilayah kabupaten Wonosobo dan Provinsi Jawa Tengah seperti melakukan kegiatan patroli gabungan, himbauan, penertiban pertambangan tanpa izin, pengalihan profesi dari penambang menjadi peternak kelinci dan kambing serta reklamasi pasca tambang