KEWAJIBAN NEGARA MEMENUHI AKSESIBILITAS ANAK DARI KELUARGA MISKIN TERHADAP AKTA KELAHIRAN SEBAGAI PEMENUHAN HAK ATAS IDENTITAS HUKUM DI KABUPATEN SEMARANG

Aksesibilitas anak dari keluarga miskin terkait hak atas identitas hukum, terutama akta kelahiran merupakan hak fundamental yang pemenuhannya merupakan kewajiban negara. Akan tetapi, aksesibilitas anak dari keluarga miskin untuk memperoleh aktakelahiran di Kabupaten Semarang belum sepenuhnya terjangkau. Tujuan penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui pemenuhan hak atas aksesibilitas anak dari keluarga miskin untuk mendapatkan akta kelahiran di wilayah Kabupaten Semarang dan bagaimana upaya Pemerintah di Kabupaten Semarang untuk memenuhi hal tersebut. Penulisan hukum ini merupakan hasil penelitian socio-legal yang dilakukan dengan meneliti data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dengan cara observasi serta melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Data sekunder didapatkan dari; bahan hukum primer yaitu berupa konvensi-konvensi internasional maupun peraturan perundang-undangan; bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal-jurnal serta website terkait; bahan hukum tersier yaitu bahan lain yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan teknik deskriptif analisis, yaitu dengan rekomendasi untuk dapat menjawab masalah yang dibahas. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, pertama, pemenuhan aksesibilitas anak dari keluarga miskin terhadap kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Semarang telah diselenggarakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, namun hal tersebut belum mencakup perlakuan khusus terhadap keluarga miskin serta masih ditemukan sebagian penduduk yang tidak memiliki akta kelahiran. Kedua, upaya Pemerintah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan kewajiban negara dilakukan dengan menyusun substansi hukum dan upaya pemenuhan hak atas identitas hukum berupa akta kelahiran dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang dengan penyelenggaraan program-program terkait pencatatan akta kelahiran. Kata kunci : Kewajiban negara, hak anak, keluarga miskin, akta kelahira