PENDEKATAN INTEGRAL POLITIK KRIMINAL DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN

Tindak pidana perzinahan yang saat ini terjadi di Indonesia merupakan salah satu dampak negatif dari berkembangnya teknologi. Tindak perzinahan diatur dalam Pasal 284 KUHP yang dapat dikenakan ancaman paling lama 9 bulan penjara. Karena tindak pidana perzinahan merupakan suatu tindak pidana yang ada dalam ranah hukum privat, maka jenis tindak pidana perzinahan adalah delik aduan absolut di mana kedua pelaku perzinahan tersebut harus dituntut. Dalam menanggulangi tindak pidana perzinahan, sarana yang dapat digunakan adalah upaya penal dan upaya non penal di mana kedua sarana yang menanggulangi tindak pidana perzinahan tersebut harus berjalan dengan baik dan seimbang, secara tersendiri maupun bersama-sama. Hasil penelitian yang dilakukan di Wilayah Semarang menunjukkan, bahwa tindak pidana perzinahan merupakan suatu perbuatan yang ada dan terjadi di mana penitikberatan dalam penanggulangan tindak pidana perzinahan dijalankan dengan melihat penyebab dari terjadinya tindak pidana perzinahan secara utuh melalui beberapa aspek. Selain adanya sanksi pidana bagi kedua pelaku tindak pidana perzinahan yang tercantum dalam Pasal 284 KUHP, aparat kepolisian dapat menggunakan kewenangan diskresinya untuk mendamaikan korban dan pelaku, masyarakat pun turut andil dalam menjaga lingkungannya dari perbuatan zina yang bisa dilakukan oleh siapapun yang ada di lingkungannya, serta adanya peran lembaga lain yang terkait dalam memberikan edukasi tentang bahayanya melakukan seks bebas yang berganti pasangan. Kata Kunci : Tindak Pidana Perzinahan, Upaya Penal, Upaya Non Penal, Sanksi, Masyarakat, Lembaga