TINJAUAN YURIDIS PENYERANGAN TERHADAP STAF PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) OLEH TALIBAN DI AFGHANISTAN

Organisasi internasional dalam menjalankan tugasnya melalui utusannya dilindungi oleh hak kekebalan dan keistimewaan yang diatur dalam Konvensi Wina 1975 dan Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946.Namun dalam praktiknya penerapan kekebalan dan keistimewaan belum dapat diterapkan secara maksimal. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus penyerangan terhadap staf PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) oleh Taliban di Afghanistan yang menewaskan diantaranya 2 (dua) delegasi PBB yaitu Lydia Wonwenne dan Jossie Esto yang sedang bertugas mengawal pemilihan presiden di Afghanistan. Untuk itu perlu diketahui mengenai pelindungan terhadap staf PBB menurut ketentuan hukum internasional dan pertanggungjawaban Afghanistan sebagai negara penerima dalam hal terjadi pelanggaran terhadap kekebalan dan keistimewaan staf PBB.Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analitis.Data yang digunakan adalah data sekunder,yang kemudian dianalisis secara kualitatif.Pengaturan mengenai pelindungan terhadap staf PBB diatur dalam Pasal 58 Konvensi Wina 1975 dan Pasal 4 ayat (11) Convention on the privilege and immunities of the United Nations 1946. Afghanistan sebagai negara penerima dapat dikatakan melanggar Konvensi New York 1973 Pasal 1 ayat (1) huruf b yang mengatur mengenai orang-orang yang dilindungi secara internasional, Pasal 2 ayat (1) huruf a tentang tindakan yang termasuk dalam kategori kejahatan menurut konvensi ini, Pasal 4 huruf a tentang pencegahan yang harus dilakukan oleh negara penerima.Afghanistan sebagai negara penerima harus bertanggungjawab atas tewasnya 2 (dua) perwakilan PBB yang sedang bertugas dinegaranya dan mengusut tuntas kasus tersebut agar tidak terjadi lagi kasus seperti itu dikemudian hari