ANALISIS PEMBERLAKUAN EMBARGO SENJATA OLEH DEWAN KEAMANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA TERHADAP KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK AFRIKA TENGAH

Embargo senjata adalah salah satu sanksi yang dikeluarkan oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui resolusi.Embargo senjata berbentuk antara lain penghentian pemasokan dan jual-beli senjata, amunisi, peralatan militer dan jasa terkait, serta penghentian pengiriman senjata dan peralatan militer, atau kegiatan lainnya yang sejenis.Salah satu dari negara yang diberlakukan embargo senjata adalah Republik Afrika Tengah.Penulis berniat untuk membahas alasan-alasan yang melatarbelakangi pemberlakuan embargo senjata terhadap Republik Afrika Tengah dan bagaimana penerapan serta pengaruh embargo senjata terhadap perdagangan gelap senjata. Metode pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan tujuan untuk meneliti pemberlakuan embargo senjata oleh DK PBB melalui resolusi terhadap konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Republik Afrika Tengah. Berdasarkan hasil penelitian, DK PBB memberlakukan sanksi embargo senjata kepada Republik Afrika Tengah karena pelanggaran HAM dan Hukum Humaniter Internasional yang terjadi terus menerus di teritorinya, terutama selama konflik bersenjata non-internasional berlangsung sejak tahun 2003, dan ancaman perdamaian dan keamanan akibat perdagangan gelap senjata. Dalam penerapan embargo senjata, terjadi banyak pelanggaran oleh berbagai pihak, baik pemerintah Republik Afrika Tengah dan negara-negara lain. Perdagangan gelap senjata juga kerap dilakukan oleh para kelompok bersenjata.Demikian pula, embargo senjata setiap tahunnya terus diberlakukan, namun konflik tidak kunjung usai di Republik Afrika Tengah.Oleh karenanya, diperlukan penerapan embargo senjata perlu pengawasan ketat dari DK PBB dan komitmen yang kuat dari seluruh pihak dalam penerapan embargo senjata.Dengan demikian, embargo senjata dapat berlaku secara efektif dan membantu menyelesaikan konflik bersenjata yang sedang terjadi di Republik Afrika Tengah. Kata Kunci : Embargo Senjata, Konflik Bersenjata Non-Internasional, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa