Pengelolaan Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SIAP-LAPOR!) dalam Mewujudkan Open Government di Kabupaten Bojonegoro

Keikutsertaan Indonesia dalam praktik pemerintahan terbuka (Open Government pada tahun 2011 diharapkan mampu memperbaiki kualitas pelayanan publik namun data ombudsman menunjukan pelayanan publik yang dikeluhkan tertinggi adalah pemerintah daerah tahun 2017. Berdasarkan tindaklanjut dari kebijakan Open Government yang diikuti oleh beberapa negara termasuk Indonesia, pemerintah pusat membuat layanan pengaduan terintegrasi yaitu LAPOR (Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kemudian layanan pengaduan digunakan oleh pemerintah Kabupaten Bojonegoro dengan nama SIAP-LAPOR (Sistem Integrasi Aspirasi Pengaduan – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat) merupakan integrasi layanan pengaduan pemerintah pusat dan daerah khususnya Kab. Bojonegoro yang mana menjadi pilot project dalam ajang Open Government tingkat daerah tahun 2016. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengelolaan layanan pengaduan SIAP-LAPOR yang dilakukan Dinas Kominfo Kab.Bojonegoro sehingga terciptanya pemerintahan terbuka di Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan teori elemen sukses pengembangan elektronik government yaitu elemen support, capacity dan value yang mana hasil dari penelitian teori ini juga merupakan prasyarat dari teori penilaian layanan pengaduan SIAP-LAPOR berdasarkan tiga prinsip Open Government diantaranya Prinsip Kebijakan meliputi transparansi akuntabilitas dan partisipasi, Prinsip Katalis yang meliputi perubahan manajemen, inovasi dan Teknologi Informasi dan prinsip keluaran kebijakan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, dengan metode pengambilan informasi melalui wawancara, observasi, studi pustaka dan dokumen pendukung. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengelolaan layanan pengaduan SIAP-LAPOR dari sisi support, sudah ada dukungan baik dari regulasi dan komitmen dibuktikan dengan penghargaan yang diterima Dinas Kominfo Kab Bojonegoro dari kemenpanrb top 10 pengelolaan layanan pengaduan tahun 2018. dari sisi capacity terdapat anggaran dari APBD dan kelengkapan sarpras TI serta SDM pengelola layanan pengaduan dan value merupakan manfaat serta dampak yang ditimbulkan dengan kemudahan diterima OPD dan masyarakat untuk berinteraksi. Selain itu sisi pemenuhan tiga prinsip Open Government telah terpenuhi