EFEKTIVITAS TATA KELOLA PEMERINTAHAN DESA DALAM IMPLEMENTASI DANA DESA DI DESA WRINGINJAJAR

Pemerintah Indonesia periode 2014-2019 mengusung program bernama Nawacita. Butir ketiga pada Nawacita memberikan pengertian bahwa fokus pembangunan tersebar bahkan dengan memperkuat daerah-daerah pinggiran dan desa. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93 Tahun 2015, menyatakan bahwa Dana Desa disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah setiap tahun anggaran baru. Perhatian pemerintah kepada Kabupaten Demak terkait pengelolaan desa ditunjukkan melalui Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017. Pada penelitian ini menggunakan Metodologi Penelitian Kualitatif dengan pendekatan purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan dalam pengelolaan dana desa belum sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, pada prinisp partisipasi, masyarakat masih kurang dalam menyumbangkan ide atau gagasan untuk desa, pada prinsip transparansi, pemerintah desa terkesan tertutup dalam pengelolaan dana desa dan pada prinsip akuntabilitas, pertanggungjawaban pemerintah desa atas laporan dari hasil kegiatan tidak sampai kepada masyarakat dan mitra kerjanya BPD. Faktor yang mempengaruhi meliputi pengisian jabatan bukan profesional, kerjasama perangkat desa terbatas dalam melaksanakan tugas dan hubungan antar lembaga desa kurang terjaga. Rekomendasi yang diberikan yaitu memberikan pelatihan kepada sekretaris desa , memahami tugas dan fungsi masing-masing perangkat desa, dan memberikan akses informasi kepada BPD dan masyarakat