PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL AKIBAT PELANGGARAN SISTEM MERIT PADA PROSES PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI

Pegawai Negeri Sipil memiliki peran penting yakni merupakan alat yang ampuh untuk menyelenggarakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta tanggung jawab dalam tercapainya tujuan nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 merupakan harapan baru bagi perkembangan pelaksanaan manajemen ASN yang semula menggunakan pendekatan closed career system yang sangat berorientasi kepada senioritas dan kepangkatan menjadi open career system yang mengedepankan kompetisi dan kompetensi ASN khususnya dalam pengisian Jabatan pimpinan tinggi atau dalam hal ini dilaksanakan berdasarkan sistem merit. Meskipun tata cara pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi ini telah diatur sedemikian rupa, akan tetapi dalam pencapaian tujuan dan sasarannya dapat terjadi kelebihan, kekurangan, bahkan adanya pelanggaran yang dilakukan terhadap kebijakan tersebut pada saat implementasi di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi melalui sistem merit dan menganalisis perlindungan hukum bagi pejabat pimpinan tinggi yang cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit. Penelitian ini merupakan doctrinal research dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pada akhirnya, terdapat dua kesimpulan dalam penelitian ini, pertama keabsahan terhadap pengangkatan Jabatan Pimpinan Tinggi akibat pelanggaran sistem merit adalah harus didasarkan pada adanya cacat yuridis yakni cacat prosedur. Kedua, perlindungan hukum terhadap pejabat pimpinan tinggi yang cacat dalam pengangkatannya melalui sistem merit adalah upaya represif yang dilakukan dengan mengajukan keberatan secara tertulis dan menyatakan pendapat kepada badan atau pejabat pemerintahan yang menetapkan keputusan terhadap pelanggaran tersebut