KOMPETENSI APARATUR SIPIL NEGARA DALAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN PUBLIK

Aparatur Sipil Negara sebagai aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat dalam memberikan pelayanan publik harus sesuai dengan Pasal 11 dan Pasal 23 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.Pada dasarnya pelayanan publik dilihat dari sisi suatu kewajiban yang diberikan oleh konstitusi diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam hubungan antara masyrakat dan penyelenggara pelayanan publik demi terwujudnya pelayanan yang cepat, tepat, akurat dan berdaya guna. Pemerintah memiliki suatu kewenangan untuk meningkatkan kinerja para ASN dan kewenangan tersbut dapat dijalankan oleh kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraannya pemerintah dapat melakukan penegakkan hukum berupa menerapkan sanksi adiministrasi kepada setiap ASN yang melanggarnya supaya kinerja ASN lebih baik lagi