Kewenangan pemberian hak atas tanah pada masa berlakunya UUP A diatur dalam PMDN 6/72 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah juncto PMDN 5/73 tentang Ketentuan-ketentuan Mengenai Tata Cara Pembcrian Hak Atas Tanah yang kemudian diganti dan diperbaharui dengan PMA 3/99 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pombatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara juncto PMA 9/99 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan
Pelabuhan sebagai salah satu obyek vital negara dan bergerak dalam bidang pelayanan publik (pemerin...
Pemerintah selaku pihak yang menguasai kekayaan alam tidak memberikan semua kepada pihak swasta, aka...
Pembangunan adalah suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil p...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terha...
ABSTRAK PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI ...
Rumah Tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan oleh karena itu untuk menjamin ...
Syarat keabsahan hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan harus telah terdaftar dala...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Sebagaimana strategi pemerintah dalam pembentukan holding BUMN dengan melalui penyertaan modal nega...
Kepailitan Debitur dapat mengakibatkan seluruh kekayaan dan segala sesuatu yang diperoleh selama ke...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Perolehan Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan ada macam yakni perolehan Hak Milik yang ber...
Pelabuhan sebagai salah satu obyek vital negara dan bergerak dalam bidang pelayanan publik (pemerin...
Pemerintah selaku pihak yang menguasai kekayaan alam tidak memberikan semua kepada pihak swasta, aka...
Pembangunan adalah suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil p...
Pada Penelitian ini, penulis mengangkat permasalahan mengenai Pengaturan Pengawasan Pemerintah Terha...
ABSTRAK PEMBERIAN HAK ATAS TANAH DARI TANAH NEGARA MENJADI TANAH HAK MILIK ATAS RUMAH DINAS BAGI ...
Rumah Tinggal merupakan kebutuhan primer manusia sesudah pangan dan oleh karena itu untuk menjamin ...
Syarat keabsahan hak pakai atas tanah negara sebagai objek hak tanggungan harus telah terdaftar dala...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Kebijakan pemerintah bagi penanam modal atau perusahaan yang membutuhkan tanah untuk usahanya adalah...
Sebagaimana strategi pemerintah dalam pembentukan holding BUMN dengan melalui penyertaan modal nega...
Kepailitan Debitur dapat mengakibatkan seluruh kekayaan dan segala sesuatu yang diperoleh selama ke...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Latar belakang dari penelitian ini adalah adanya kekosongan hukum terkait pengaturan kedudukan penye...
Perolehan Hak Milik yang berasal dari Hak Guna Bangunan ada macam yakni perolehan Hak Milik yang ber...
Pelabuhan sebagai salah satu obyek vital negara dan bergerak dalam bidang pelayanan publik (pemerin...
Pemerintah selaku pihak yang menguasai kekayaan alam tidak memberikan semua kepada pihak swasta, aka...
Pembangunan adalah suatu usaha untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, hasil p...