AKAD QARD SEBAGAI AKAD BAKU PADA PEMBIAYAAN TALANGAN HAJI

Persoalan mendasar adalah masalah pendanaan atau pemhiayaan. Untuk mendapatkan porsi haji calon jamaah harns membayar Biaya Perjalanan Ihadah Haji (BPIH). Banyak para calon haji yang ingin melakukan ibadah haji namun biaya yang tersedia tidak mencukupi untuk pembayaran BPIH. Adapun pennasalahan yang akan dianalisis yaitu tentang akad qardh dalarn pembiayaan haji sebagai kontrak baku dibenarkan seeara syariahdantentang prinsip petjarijian Islam pada akad qardh dalam pemhiayaan talangan haji. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis Dormatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual yangdiperolehdari hasil analisis dalarn pembiayaan haji sebagai kontrak baku dibenarkan secara syariah dikarenakan dalam perjanjian qardh, pemberi pinjaman (bank syariah) memberikan pinjaman kepada pihak nasabah dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman akan mengembalikan pinjamannya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang saran dengan pinjaman yang diterima. Artiuya, nasabah penerima pinjaman tidak perlu memberikan tambahan atas pinjamannya. pembiayaan haji harusdiIaksanakan melalui yab dan qabul yang jelas sebagaimana jual beli,dengan menggunakan lafal qordh atau yang sepadan dengannya. prinsip peljanjian islam sudah tercennin pada akad qardh dalam pembiayaan talangan haji dikarenakan prinsip penyaluran dana (akad) pembiayaan dana talangan haji yang dijalankan PT. Bank Syariah Mandiri dalarn prakteknya, bank tidak mengarnbil keuntungan dari akad qardh tetapi mendapatkan upah jasa (fee ujroh) dari penggunaan akad ijarah. Pembayaran upah jasa tersebu! berdasarkan dana talangan atau akad qardh yang diajukan nasabah, besar jumlah talangan akan mempengaruhi upah jasa. Semakin besar pennohonan dana talangan maka semakin besar pula upah jasa (fee ujroh) yang yang harns dibayar. Upah jasa tersebut ditawarkan sebagai biaya administrasi selain itu melihat dilakukan resiko yang diberikan pada nasabah berbeda