E-GOVERNMENT DALAM PELAYANAN KEPEGAWAIAN (Studi tentang Pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dalam Hubungan Kerja antara Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II dengan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur)

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan memahami mengenai pelaksanaan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) dilihat dari hubungan Government to Government (G2G) antara Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional II dengan Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitat if deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode observasi, studi dokumen dan wawancara mendalam dengan informan. Penentuan informa n dilakukan dengan purposive sampling yaitu pihak-pihak yang dianggap mengetahui lebih dalam mengenai pelaksanaan SAPK. Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi data. Selanjutnya teknik analisis data yaitu dengan cara kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SAPK dilihat dari hubungan Government to Government (G2G) antara BKN Kantor Regional II dengan BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut diketahui dari empat kriteria yang relevan, dua kriteria menunjukka n bahwa pelaksanaan SAPK belum terlaksana dengan baik yaitu: 1) Kesiapan pemerintah dalam pelaksanaan SAPK sejauh ini masih kurang, 2) Sosialisasi yang dilakukan mengenai SAPK masih kurang meluas. Selanjutnya, dua kriteria menunjukkan pelaksanaan SAPK sudah terlaksana dengan baik yaitu: 1) Kualitas sumber daya manusia, baik di BKN Kantor Regional II dengan BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memiliki kualitas yang baik, 2) Ketersediaan infrastruktur, baik di BKN Kantor Regional II dengan BKD Pemerintah Provinsi Jawa Timur telah memadai. Selain di atas, hasil penelitian menunjukkan bahwa tujuan pelaksanaan SAPK belum dapat tercapai. Hal tersebut diketahui dari enam tujuan dibentuknya SAPK, empat tujuan belum tercapai yaitu: 1) Tersedianya database kepegawaian yang akurat dan up to date, 2) Adanya standarisasi sistem informasi kepegawaian untuk pelayanan kepegawaian, 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas, 4) Meningkatkan kerja sama antar instansi pemerintah. Selanjutnya, dua tujuan telah tercapai yaitu: 1) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, 2) Meminimalisas i digital devide SDM pengelola kepegawaian