AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESADALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE (STUDI DESKRIPTIF DI DESA –DESA DALAM WILAYAH KECAMATAN WONOAYU, KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018)

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang di transfer melalui APBD Kabupaten / Kota yang diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Pembangunan desa dengan bantuan dana yang cukup besar tersebut menuntut dalam pengelolaan nya harus dilakukan dengan baik dan akuntabel, maka peneliti harus melihat sesuai atau tidaknya pengelolaan keuangan desa melalui konsep akuntabilitas . Penelitian ini lebih memfokuskan pada penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana Desa dengan tujuan untuk mendeskripsikan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang mendapatkan jumlah Dana Desa dan jumlah masyarakat berbeda dengan letak geografis masing-masing desa yang berbeda. Penelitian ini dilakukan di desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Lokasi penelitian dilakukan di 10 Desa dalam Wilayah Kecamatan Wonoayu. Teknik penentuan informan yang digunakan yaitu teknik purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis data menggunakan 3 alur, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 menunjukkan bahwa secara garis besar seluruh desa dalam wilayah Kecamatan Wonoayu sudah akuntabel dan mendetail dalam pengelolaan Dana Desa yaitu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggung jawaban yang keseluruhan pelaporannya dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah ditetapkan oleh Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Di dukung juga dengan partisipasi masyarakat yang baik dalam melakukan pembangunan desa. Namun, pada kenyataannya masih ada beberapa desa yang dalam penata usahaannya masih kurang baik, hal ini dikarenakan SDM di desa tersebut kurang memadai. Dari hasil tersebut, maka masih memerlukan pembinaan kompetensi SDM dan pendampingan dari aparat pemerintah daerah secara berkelanjutan