AKUNTABILITAS DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DESA (Studi Kasus di Desa Pangkatrejo, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2018)

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang nomor 6/2014 tentang desa dengan tujuan meningkatkan kemandirian desa dalam rangka mengelola sumber daya yang dimiliki desa. Termasuk di dalamnya, Dana Desa. Pemberian dana desa yang begitu besar tentunya menuntut adanya tanggung jawab yang besar pula oleh pemerintah desa. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui Akuntabilitas Pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik di Desa Pangkatrejo pada tahun anggaran 2018 beserta pengawasan dari pihak terkait. Penelitian ini menggunkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus sehingga mampu memberikan gambaran akuntabilitas pengelolaan keuangan Desa Pangkatrejo secara mendalam. Hasil dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana desa untuk pembangunan fisik cukup baik. Namun, masih ada masalah terkait akuntabilitas pengelolaan dana itu sendiri. Tahap perencanaan dan pelaksanaan sudah baik, namun dari segi penatausahaan masih terjadi monopoli oleh sekretaris desa. Untuk pertanggungjawaban dan pelaporan, Pemerintah Desa hanya fokus terhadap akuntabilitas secara vertikal dan mengabaikan akuntabilitas secara horizontal. Dari segi pengawasan, BPKP jawa timur terus berupaya dalam mengawal dana desa baik melalui pembuatan sistem keuangan, pembinaan dan terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan