EVALUASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PERATURAN DAERAH KOTA SURABAYA NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG PENANGGULANGAN HIV DAN AIDS (Studi Tentang Pencegahan Penyakit HIV/AIDS Menurut Dinas Kesehatan Kota Surabaya)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Penanggulangan HIV dan AIDS, yang berfokus pada tahapan pencegahan penyakit HIV/AIDS. HIV/AIDS merupakan virus yang menginfeksi sel darah putih, dan menyebabkan turunnya kekebalan tubuh manusia. Perkembangan HIV/AIDS di dunia, dari tahun ke tahun semakin meningkat penderitanya. Di Dunia, Indonesia masuk dalam peringkat ke tujuh sebagai negara dengan jumlah pengidap HIV/AIDS terbanyak. Jawa Timur merupakan provinsi dengan peringkat ke dua, penderita HIV/AIDS terbanyak. Peringkat pertama penderita HIV/AIDS terbanyak di duduki oleh Kota Surabaya, yang merupakan pusat aktifitas dan penyangga kota-kota disekitarnya. Maka dari itu Pemerintah Kota melalui Dinas Kesehatan Kota Surabaya dan KPA melaksanakan kebijakan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitataif, dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam, serta memanfaatkan hasil dokumenter. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Evaluasi pelaksanaan kebijakan Perda tersebut menggunakan enam kriteria evaluasi beserta hasilnya yaitu efektifitas dengan upaya KIE, efisiensi dengan upaya screening awal, kecukupan dengan adanya keluhan terkait pembiayaan awal , perataan dengan koordinasi antara dinas terkait dan stakeholder lainnya, responsifitas dengan memberikan pelayanan pengobatan di sektor wilayah tertentu , dan ketepatan dengan adanya kebijakan tersebut menjadi solusi dari masalah yang timbul pada ODHA . Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, kebijakan peraturan daerah sudah dilaksanakan cukup baik. Hal ini dikarenakan dari tiga tahapan pencegahan HIV/AIDS yaitu pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan pencegahan tersier telah dilaksanakan. Namun, masih ada masalah dalam tahapan pencegahan sekunder yang menyangkut layanan pengobatan pada ODHA. Penelitian ini merekomendasikan kepada Dinas Kesehatan dan KPA Kota Surabaya untuk meningkatkan kinerja mereka, sehingga mampu menjangkau semua ODHA, serta meningkatkan layanan pengobatan terhadap ODHA. Kebijakan pelaksanaan perda digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kualitas hidup ODHA