SIKAP MALAYSIA ATAS KEBIJAKAN MORATORIUM TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) TAHUN 2009

Sebagai negara yang menyerap tenaga kerja dari Indonesia, Malaysia dituntut untuk memiliki regulasi yang memberikan perlindungan dan keamanan bagi TKI. Namun data di lapangan hingga tahun 2009 masih terjadi pelanggaran hak para pekerja. Hal tersebut yang melatarbelakangi Indonesia menangguhkan pengiriman TKI ke Malaysia. Kebijakan yang diambil oleh Indonesia tersebut kemudian direspons oleh Malaysia dengan memaksimalkan tenaga kerja lokal, merekrut tenaga kerja asing dari negara lain, dan memberlakukan kebijakan amnesti. Sementara dari sisi Indonesia sendiri, kebijakan moratorium justru membuat angka pengangguran menjadi meningkat dan pendapatan negara melalui remitensi menjadi berkurang. Selanjutnya Indonesia memutuskan untuk mencabut kembali kebijakan moratorium pada tahun 2011 bersamaan dengan koreksi internal dengan memperbaiki undang-undang tentang penempatan dan perlindungan TKI serta koreksi eksternal dengan mengadakan MoU kembali dengan Malaysia sebagai negara penerima TKI. Dengan menggunakan kerangka berpikir strategi dan interaksi Indonesia – Malaysia yang dilihat melalui kebijakan luar negeri dan kebijakan serta kondisi dalam negeri, penelitian ini kemudian berusaha untuk menjelaskan respons yang dilakukan oleh Malaysia atas kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Indonesia. Selanjutnya penelitian ini menggunakan studi pustaka dan analisis data kualitatif sehingga didapatkan kesimpulan sesuai dengan hipotesis yaitu Malaysia sebagai negara penerima tenaga kerja memiliki sumber tenaga kerja lain selain Indonesia, walaupun selama ini memang tenaga kerja asal Indonesia yang mendominasi