PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA PERAMPASAN DALAM TINDAK PIDANA DI BIDANG PERIKANAN

Setelah konsep illegal fishing yang dibuat oleh lembaga yang berwenang disinkronkan dengan konsep perikanan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, dapat diketahui bahwa semua bentuk-bentuk tindak pidana, baik yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran dalam undang-undang perikanan dapat disebut sebagai tindak pidana illegal fishing. Dalam tindak pidana perikanan, terhadap ikan hasil tindak pidana perikanan, telah diatur secara khusus Surat Edaran Nomor SE-1/KN/2015 tentang Percepatan Pelayanan Lelang Ikan Hasil Tindak Pidana Perikanan. UU Perikanan memberikan ketentuan bahwa barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perikanan dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan, hendaknya apabila pelaku tindak pidana perikanan adalah sekaligus pemilik barang bukti, maka dapat merampas barang bukti untuk negara, tetapi apabila pemilik barang bukti adalah pihak lain yang tidak terlibat dalam tindak pidana (tidak ada permufakatan jahat antara pelaku dengan pemilik barang bukti) maka barang bukti hendaknya dapat dikembalikan pada yang berhak/pemilik barang bukt