AKIBAT HUKUM TERHADAP HAK ATAS TANAH DALAM KAITANNYA PADA PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIK LENGKAP (PTSL) KOTA MOJOKERTO

Tesis ini berjudul “Akibat Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Dalam Kaitannya Pada Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Kota Mojokerto”. Pendaftaran tanah dan penerbitan sertifikat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas hak milik atas tanah dan untuk menciptakan tertib administrasi pertanahan. Salah satu program Pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut adalah melaksanakan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap melalui pemberlakuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Apakah Objek Pendaftaran Tanah PTSL harus tanah yang masih berstatus Petok D atau Letter C ? (2) Apakah Sertipikat Hak Milik hasil PTSL dapat menjamin Kepastian Hukum bagi Pemegang Haknya? Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Jenis data terdiri dari data sekunder dan data primer. Analisis data menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan: (1) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap pada tanah yang belum bersertifikat berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 meliputi: penetapan lokasi kegiatan PTSL, pembentukan dan penetapan Panitia Ajudikasi PTSL, penyuluhan, pengumpulan data fisik dan data yuridis bidang tanah, pemeriksaan tanah, pengumuman data fisik dan data yuridis bidang tanah serta pembuktian hak, penerbitan keputusan pemberian atau pengakuan hak atas tanah, pembukuan dan penerbitan sertipikat hak atas tanah serta penyerahan sertipikat hak atas tanah. (2) akibat hukum terhadap sertifkat hasil pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah adanya sanggahan atau keberatan dari pihak-pihak lain terhadap proses pendaftaran tanah melalui PTSL yang dilaksanakan oleh pendaftar, pemohon sulit dalam melengkapi persyaratan permohonan pendaftaran tanah melalui PTSL, dan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dibidang pertanahan. Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Kota Mojokerto bersama Kantor Pertanahan Kota agar lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, khususnya di bidang pertanahan. (2) Badan Pertanahan Kota Mojokerto agar meningkatkan penyuluhan hukum atau sosialisasi tentang pertanahan