KEDUDUKAN HUKUM PENJUAL ATAS OBJEK JUAL BELI TANAH DAN BANGUNAN BERDASARKAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIRAMPAS OLEH NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Kegiatan jual-beli merupakan salah satu metode pencucian uang yang umum dilakukan untuk menghilangkan jejak hasil tindak pidana. Hal ini dikarenakan melalui kegitan jual-beli, harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana dapat diubah bentuknya menjadi aset-aset seperti tanah dan bangunan. Sebagai salah satu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, perampasan aset hasil tindak pidana diakui sebagai salah satu bentuk hukuman yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana pencucian uang. Dalam konteks hukum pertanahan jual-beli merupakan salah satu cara peralihan hak atas tanah, yang berdasarkan ketentuan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, hanya dapat dilakukan jika dibuktikan melalui akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (selanjutnya disebut PPAT). Namun demikian peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual-beli seringkali belum dapat dimuat dalam akta yang dibuat PPAT, melainkan dibuat dalam bentuk Perjanjian Pengikatan Jual Beli (selanjutnya disebut PPJB), yang dapat dibuat oleh Notaris ataupun dibuat dibawah tangan karena adanya syaratsyarat peralihan hak atas tanah belum dapat dipenuhi. Sehingga hak atas tanah sebagai objek jual beli dalam PPJB secara hukum belum beralih, dan secara hukum masih milik pihak penjual. Oleh karena itu apabila pelaku pencucian uang memperoleh aset-aset melalui PPJB maka secara yuridis dapat dijadikan objek perampasan aset, namun demikian perampasan terhadap aset tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi pihak penjual yang beritikad baik mengalihkan harta kekayaanny