Skripsi ini mengkaji tentang status piutang kreditor setelah adanya putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila kreditor menduga ada harta kekayaan debitor yang telah dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum adanya putusan pernyataan pailit. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih belum mengatur mengenai status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan pailit dan upaya hukum kreditor apabila ditemukan harta kekayaan debitor yang dialihkan dalam jangka waktu satu tahun sebelum putusan pernyataan pailit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa status piutang kreditor setelah putusan pencabutan putusan pernyataan paili...
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya di...
Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan lembaga ...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betu...
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa per...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprest...
Adanya ketidakselarasan penafsiran dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang l...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disebut juga Undang-Undang Kepailitan (UUK) ...
Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berakibat debitor pailit, dapat diupayakan perdamain...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berkurangnya hak kreditor pemegang Hak tanggungan atas p...
Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kete...
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk mendapatkan piutangnya dari debitor. Setelah berlak...
Kepailitan yang dilakukan dapat menimbulkan banyak kemungkinan, salah satunya kedudukan hak kreditur...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVI...
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya di...
Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan lembaga ...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...
Kepailitan menjadi momok bagi para debitur dan kreditur di dunia usaha, para pelaku usaha harus betu...
Penelitian ini mengkaji tentang akibat hukum debitor yang menyewakan objek jaminan fidusia tanpa per...
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum kepada kreditur ketika debitur wanprest...
Adanya ketidakselarasan penafsiran dan pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang l...
ABSTRAK Pasal 613 KUHPerdata menjelaskan penyerahan yang dilakukan dengan membuat akta yang disebut ...
Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 yang disebut juga Undang-Undang Kepailitan (UUK) ...
Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga yang berakibat debitor pailit, dapat diupayakan perdamain...
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berkurangnya hak kreditor pemegang Hak tanggungan atas p...
Pengertian fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan kete...
Kepailitan merupakan sarana bagi kreditor untuk mendapatkan piutangnya dari debitor. Setelah berlak...
Kepailitan yang dilakukan dapat menimbulkan banyak kemungkinan, salah satunya kedudukan hak kreditur...
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 18/PUU-XVI...
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya di...
Penelitian ini mengkaji mengenai bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada perusahaan lembaga ...
Hukum jaminan fidusia yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tersebut dibuat dan diberl...