PENDISTRIBUSIAN BAHAN BAKAR MINYAK (BBM) YANG BERIMPLIKASI TINDAK PIDANA

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu sumber energi penting yang digunakan oleh seluruh masyarakat dunia disamping energi listrik. Keberadaan bahan bakar minyak semakin lama semakin menipis bahkan pada tahun 2025 diperkirakan cadangan minyak bumi akan habis, pengaturan terkait pendistribusian BBM di atur dalam ketentuan Perundang-Undangan Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah kualifikasi pendistribusian BBM yang berimplikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian BBM yang berimplikasi tindak pidana menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode yuridis normatif, melalui pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah dampak kecurangan dalam pendistribusian ini terjadi dikarenakan modus operandi yang dilakukan oleh pelaku usaha maupun perorangan dikarenakan lemahnya pengawasan baik di lingkup internal maupun lingkup eksternal. Pertanggungjawaban pidana pelaku pendistribusian BBM dapat dijatuhi sanksi pidana dalam ketentuan Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Pada ketentuan Pasal 51 sampai dengan Pasal 56, namun dalam ketentuan pasal yang tercantum dalam UU Migas ini belum kuat untuk menindak pelaku pendistribusian maka dengan ini diperlukan aturan tambahan yang harus diterapkan seperti KUHP, UU Perdagangan dan UU Kepabeanan