AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT DEBITOR TERHADAP PERJANJIAN PENANGGUNGAN (BORGTOCHT)

Tesis ini mengkaji eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit serta hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor yang pailit. Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksistensi perjanjian penanggungan dengan adanya putusan pernyataan pailit adalah putusan pernyataan pailit tidak berakibat berakhirnya perikatan antara debitor pailit dengan kreditor dalam hal ini hubungan utang piutang. Perjanjian utang piutang berakhir manakala kewajiban debitor untuk melunasi utangnya kepada kreditor telah dipenuhi, atau dengan kata lain telah terdapat pembayaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1381 BW. Dengan belum berakhirnya perjanjian pokok yaitu utang piutang, maka perjanjian penanggungan sebagai perjanjian jaminan juga masih eksis sesuai dengan prinsip accessoir yang melekat pada perjanjian pokoknya. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa hak kreditor untuk meminta pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit terdapat 2 (dua) cara yaitu hak kreditor untuk mengajukan tagihan kepada kurator dan melakukan pencocokan utang, sehingga akan mendapatkan pelunasan atas piutangnya dari hasil pemberesan harta pailit. Manakala kreditor tidak mendapatkan pembayaran atau pelunasan dari harta pailit, setelah proses kepailitan berakhir kreditor dapat meminta pertanggungjawaban penanggung untuk membayar utang atau meminta sisa utang debitor pailit, meskipun penanggung telah melepaskan hak istimewanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 1832 poin 4 BW. Karena didalam UU K-PKPU tidak diatur mengenai hak kreditor pemegang jaminan penanggungan untuk menuntut pertanggungjawaban penanggung atas utang debitor pailit, seperti kreditor pemegang jaminan kebendaan