PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM MINORITAS YANG DIRUGIKAN AKIBAT DIREKSI MELAKUKAN KESALAHAN ATAU KELALAIAN

Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan Terbatas. Dalam menjalankan tugas pengurusan Perseroan Terbatas, Direksi dapat melakukan kesalahan atau kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi Perseroan Terbatas. Kerugian yang dialami Perseroan Terbatas tentunya juga akan merugikan pemegang saham selaku pihak yang menanamkan modal. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai agar pemegang saham, khususnya pemegang saham minoritas dapat mempertahankan kepentingannya dalam Perseroan Terbatas. Tujuan dari penelitian hukum ini adalah untuk menganalisa tanggung jawab Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas dan menganalisa bentuk perlindungan hukum bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan Perseroan Terbatas. Hasil dari penelitian hukum ini menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) telah mengatur bahwa anggota Direksi yang melakukan kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengurusan memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan Terbatas. Kemudian UU PT juga mengatur bahwa pemegang saham minoritas yang dirugikan akibat anggota Direksi melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengurusan dapat melakukan upaya hukum, yakni mengajukan gugatan terhadap Perseroan (gugatan langsung) dan mengajukan gugatan atas nama Perseroan (gugatan derivatif). Akan tetapi, dalam UU PT belum terdapat pengaturan yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan secara langsung kepada anggota Direksi. Namun, hal ini tidak berarti menutup kemungkinan bagi pemegang saham minoritas yang dirugikan untuk dapat mengajukan gugatan kepada anggota Direksi yang telah menimbulkan kerugian dikarenakan pemegang saham minoritas yang bersangkutan masih dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum kepada anggota Direksi tersebut