TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP HAK KORBAN TINDAK PIDANA TERORISME

Melihat kejadian terorisme di Indonesia yang semakin marak di Indonesia seperti yang terakhir terjadi ketika Bom Surabaya pada Mei 2018 menunjukkan perlunya peran negara dalam memberikan perlindungan dan juga pemenuhan hak dari korban-korban yang jumlahnya puluhan bahkan ratusan. Pengaturan hak korban terorisme terdapat dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi Dan Korban dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Kewajiban negara dalam memberikan pemenuhan hak korban timbul karena negara gagal dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dari Warga Negaranya. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis hak-hak korban tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitif. Metode ini menggunakan penelitian kepustakaan yang berkaitan dengan kaidah dan peraturan perundang-undangan serta data yang terkumpul dianalisa secara deskriptif. Adapun kesimpulan yang didapat dari penelitian skripsi ini adalah pemenuhan hak korban terorisme di Indonesia masih banyak kekurangan baik dari sisi perundang-undangan maupun praktik