STATUS TENAGA KERJA LOKAL PADA PERWAKILAN ASING DI INDONESIA

Penyelesaian perselisihan hubungan kerja yang terjadi antara perwakilan negara asing dengan tenaga kerja lokal menimbulkan permasalahan mengenai hukum mana yang akan digunakan dalam proses penyelesaiannya. Pada tahun 2016 yang lalu Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran yang menjawab permasalahan ini. Dalam surat edaran tersebut dicantumkan bahwa perwakilan negara asing dapat disamakan dengan definisi pemberi kerja. Hal tersebut berarti bahwa terhadap perjanjian kerja yang dibuat oleh perwakilan negara asing dengan tenaga kerja lokal dapat berlaku ketentuan Undang – Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam proses penyelesaian apabila terjadi perselisihan khususnya yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja maka akan tunduk pada ketentuan yang berlaku dalam Undang –Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan