EVALUASI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KOTA MALANG DAN KABUPATEN PASURUAN

Salah satu tahapan penting dalam sebuah Pemilu adalah kampanye yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas maka kampanye harus menjamin adanya prinsip free and fair dan adanya aturan yang menjamin kepastian hukum. Penelitian ini melihat cara kerja regulasi sebagai acuan pelaksanaan kampanye. Regulasi yang ada ternyata belum mampu menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan kampanye sehingga pelanggaran banyak terjadi khususnya yang menjadi sorotan dalam penelitian ini adalah pelanggaran di Kota Malang dan Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pencarian data melalui wawancara kepada partisipan dalam penelitian yaitu penyelenggaran pemilu yang terdiri dari KPU dan Bawaslu serta para peserta pemilu pelaku pelanggaran yang digunakan sebagai data primer dan juga studi pustaka sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab pelanggaran yang terjadi adalah lemahnya institusionalisasi partai politik dan juga masyarakat yang sangat pragmatis dalam melihat pemilu. Hal ini diperkuat dengan adanya perubahan aturan yang tidak signifikan. Masih banyak celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan pelanggaran. Untuk menanggulangi pelanggaran yang terjadi ternyata tidak bisa hanya dilakukan melakukan perbaikan pada regulasi tetapi harus didukung perbaikan kelembagaan partai sehingga pendidikan politik kepada masyarakat berjalan efektif dan regulasi yang ada bisa diimplementasikan dengan baik