PERAN INTERNASIONAL PEOPLE’S TRIBUNAL 1965 DALAM UPAYA ADVOKASI KORBAN PERISTIWA 1965-1966 INDONESIA

Peristiwa 1965-1966 di Indonesia merupakan suatu sejarah kelam bangsa Indonesia yang sampai saat ini masih memiliki segudang permasalahan mengenai pelanggaran Hak Asasi Manusia. Berbagai cerita dan sudut pandang mengenai tragedi tersebut mulai merebak ketika jatuhnya Rezim Soeharto dimana pada masa kepemimpinan Presiden Indonesia ke-2 itu hanya terdapat satu gambaran narasi dalam peristiwa tersebut. Namun setelah runtuhnya kepemimpinan Presiden ke-2 Indonesia tersebut yang ditandai dengan Reformasi 1998 menjadi babak baru dalam pengungkapan kebenaran mengenai peristiwa 1965. Berbagai cara dilakukan guna membongkar pemahaman konstruksi peristiwa 1965 yang dibangun selama 32 tahun masa kepemimpinan Presiden Soeharto. Upaya edukasi melalui Film dan penelitian peristiwa 1965 melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menjadi representasi penulis dalam melihat upaya advokasi yang telah dilakukan setelah reformasi hingga tahun 2015. Pada tahun 2015 muncul International People’s Tribunal 1965 (IPT 65) sebagai nafas baru dalam upaya advokasi peristiwa 1965 Indonesia. Penelitian ini ingin menjelaskan mengenai mengapa IPT 65 muncul dengan konsep advokasi jaringan transnational dalam strategi advokasinya. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kerangka pemikiran pergerakan sosial, jaringan advokasi transnational, serta konsep HAM. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka. Dalam berbagai data yang didapat dalam penelitian ini menemukan bahwa IPT 65 menggunakan struktur kesempatan politik dan pembingkaian pelurusan sejarah sebagai strategi geraknya, serta politik informasi, politik simbolik, dan politik pengaruh moral sebagai taktik jaringan