ASPEK PIDANA DALAM PERJANJIAN FIDUSIA

Di dalam penulisan skripsi ini penulis akan menjabarkan seluruh aspek tindak pidana yang terkait dengan hukum perjanjian yang diangkat dari Undang-undang Jaminan Fidusia, yakni mulai dari karakteristik tindak pidana dalam perjanjian pembiayaan fidusia berdasarkan ketentuan atau kategori perbuatan pidana dalam perjanjian fidusia hingga jenis-jenis tindak pidana yang dapat terjadi dalam hukum perjanjian pembiayaan ini hingga bentuk pertanggungjawabannya. Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu antara lain, pemalsuan surat sehingga melahirkan perjanjian fidusia, dan penipuan. Tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yaitu adanya peralihan hak atas benda tanpa persetujuan pihak kreditur yaitu dengan cara menjual, menggadaikan serta menyewakan benda yang menjadi jaminan fidusia tanpa persetujuan Kreditur sebagai pihak penerima fidusia. Tindak pidana yang terjadi di dalam eksekusi Obyek jaminan Fidusia apabila dalam eksekusi tersebut terjadi perampasan dan pengancaman yang diatur di dalam Pasal 368 KUH Pidana. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perjanjian Pembiayaan Fidusia berdasarkan terpenuhinya unsur-unsur setiap tindak pidana yang diatur di dalam Pasal 35 dan Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia yang mana pertanggungjawaban pidananya dapat menggunakan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tantang Jaminan Fidusia sebagai pemenuhan asas lex specialis derogate legi generali