HUKUMAN MATI DALAM UNDANG-UNDANG DALAM KAITANNYA DENGAN HAK UNTUK HIDUP

Hukuman mati merupakan hukuman yang paling berat karena berakibat pada hilangnya seluruh hak-hak yang dimiliki oleh manusia. Hukuman mati di Indonesia sampai saat ini masih diberlakukan meskipun di Indonesia hak untuk hidup dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Akibat dinyatakan sebagai hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika yang didalamnya terdapat ancaman hukuman mati diuji ke Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 2- 3/PUU-V/2007 akhirnya memutuskan bahwa permohonan untuk menyatakan hukuman mati bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditolak. Dalam tesis ini penulis memfokuskan pada pengaturan hukuman mati dalam undang-undang dalam kaitannya dengan hak untuk hidup termasuk pidana khusus dan alternatif yang merupakan gagasan Mahkamah Konstitusi terkait pengaturan hukum mati ke depan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007