PROSEDUR ADMINISTRASI PENYAMPAIAN SURAT PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR SURABAYA UTARA

Berdasarkan hasil pengamatan selama praktik kerja lapangan pada Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara tentang Prosedur Administrasi Penyampaian Surat Pajak Kendaraan Bermotor, maka simpulan yang dapat ditemukan adalah: 1. Diperlukan prosedur administrasi dalam menyampaikan surat Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar tujuan Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara dapat tercapai target awal tahun yang ditetapkan dalam pencairan potensi tunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2. Administrasi pajak bukan kegiatan catat-mencatat biasa akan tetapi catatmencatat sebagaimana yang dipandu dan yang dikehendaki oleh peraturan perundang-undangan. 3. Unit Pelaksana Teknis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur Surabaya Utara dalam upaya pencairan keterlambatan jatuh tempo pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah diatur pelaksanaanya dalam peraturan gubernur Nomor 8 Tahun 2017 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang pajak daerah. 4. Prosedur Administrasi Penyampaian Surat Pajak Kendaraan Bermotor dimulai dari, Surat Pendataan Subjek dan Objek Pajak Kendaraan Bermotor (SPSOPKB), Nota Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor (NPPKB) yang dicetak oleh Seksi Pendataan dan Penetapan, sedangkan untuk Nota Tagihan Pajak Kendaraan Bermotor (NTPKB) dicetak oleh Seksi Pembayaran dan Penagihan. Kemudian diberikan kepada Koorlap yang terdiri dari 8 wilayah di Surabaya Utara, tugas dari Koorlap sendiri adalah membagi bahan potensi pencairan surat PKB, memilah bahan potensi tersebut berdasarkan roda dua, roda empat dan jumlah pokok PKB dan merekap di buku koordinator lapangan, setelah itu Koorlap membagi ke anggotanya ( pegawai UPT sendiri), kemudian anggota koorlap mengentry data tersebut ke dalam Aplikasi SIAPP, sesudah di entry dikim ke alamat wajib pajak yang sudah ditentukan masing-masing wilayah, dan tugas ini dilaksanakan oleh petugas Dinas Luar( DL), setelah selesai melakukan tugas Dinas Luar barulah pemberian status, yaitu status kepemilikan kendaraan, nomor handphone dan email pada Aplikasi SIAPP