AKIBAT HUKUM PERBEDAAN DATA PERSEROAN TERBATAS ANTARA AKTA NOTARIS DAN DAFTAR PERSEROAN

Notaris dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki peranan penting dalam suatu perseroan terbatas karena notaris merupakan pejabat yang berwenang membuat akta-akta dalam Perseroan Terbatas sekaligus merupakan satu-satunya kuasa dari calon pendiri atau kuasa direksi Perseroan dalam proses pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas pada Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH). Sedangkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berperan untuk memberikan pengesahan badan hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar dan juga pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau data Perseroan Terbatas, pencatatan data perseroan dalam Daftar Perseroan pada Sistem Administrasi Badan Hukum dan mengumumkan Perseroan Terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (TBNRI) Dalam prakteknya, suatu data perseroan yang terdapat dalam Daftar Perseroan pada SABH dimungkinkan terdapat perbedaan data dengan akta-akta notaris. Hal ini bisa terjadi dikarenakan ketidakcermatan notaris dalam melakukan pengisian data perseroan pada SABH dan tidak cermat memeriksa kesesuaian data suatu perseroan pada akta-akta notaris dan daftar perseroan. Dengan adanya perbedaan data perseroan tersebut, dapat menimbulkan sengketa hukum dan kerugian yang timbul kemudian hari apabila tidak melakukan perbaikan data perseroan, yang akan dialami oleh para pendiri, pemegang saham Perseroan Terbatas maupun notaris. Dari hal tersebut muncul isu hukum mengenai Keabsahan Data Perseroan dalam hal terdapat Perbedaan antara Akta Notaris dan Daftar Perseroan dan mengenai Pertanggungjawaban terhadap Perbedaan Data Perseroan dalam Akta Notaris dan Daftar Perseroan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). melanggar hukum dimana notaris yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban hukumnya