NOMINEE DALAM SAHAM TERKAIT KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK

Judul Tesis ini NOMINEE DALAM SAHAM TERKAIT KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK yang diteliti melalui penelitian yuridis normatif fokus masalah yang diteliti adalah dengan melakukan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach) dan pendekatan Konseptual (Conceptual Approach) hal itu dan mengetahui hubungan antara peraturan dengan kenyataan pada lapangan. Pengampunan pajak merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan negara. Salah satu objek pengampunan pajak adalah saham hal ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Pengampunan Pajak secara eksplisit membolehkan adanya perjanjian yang mengandung sifat nominee dalam rangka pengampunan pajak. Hal ini tercermin dalam Pasal tersebut. Masalah muncul bila pelaksanaan balik nama harta berupa saham baik dari dalam negeri maupun luar negeri belum dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2017. Hal ini berarti nominee dari saham tersebut belum juga membalik nama ke atas nama wajib pajak yang mengampunkan pajak atas obyek tersebut. Sehingga kondisi penguasaan saham tetaplah menjadi milik nominee. Tentunya hal tersebut bertentangan dengan Pasal 33 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penegakkan hukum terhadap harta berupa saham yang belum dibalik nama itu adalah : Pemberian kesempatan bagi wajib pajak yang belum melakukan balik nama atas nominee saham yang dimilikinya dengan membayar pajak penghasilan dan penerapan sanksi perpajakan atau batal demi hukum perjanjian nominee yang dibuat oleh wajib paja