KONFLIK POLITIK DALAM PEMBAHASAN PRESIDENTIAL THRESHOLD PEMILIHAN SERENTAK PADA UNDANG-UNDANG PEMILU

Presidential threshold hadir sebagai gagasan untuk memperkuat sistem presidensil yang digunakan di Indonesia, dengan penggunaan dalam jangka waktu yang panjang, diharapkan hadirnya presidential threshold dapat mengsederhanakan jumlah partai politik kedepannya. Namun seiring berjalannya waktu, pembahasan presidential threshold menjadi ‘panas’, digunakannya sistem Pemilihan Serentak berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2013, semakin menonjolkan adanya indikasi-indikasi bila presidential threshold telah disalahgunakan oleh sejumlah partai politik untuk kepentingannya dalam mempertahankan kekuasaan dipemerintahan. Terjadi konflik politik dalam pembahasan presidential threshold yang terjadi pada internal PANSUS hingga berujung pada votting pada forum Paripurna dan aksi walk-out Fraksi Gerindra, PAN, PKS, dan Demokrat. Konflik yang terjadi disebabkan oleh perbedaan kepentingan serta pandangan mengenai presidential threshold dari sejumlah Fraksi di DPR-RI. Dengan menggunakan metode kualitatif-deskriptif serta penggunaan sumber data yang berupa hasil wawancara dan Risalah Rapat Paripurna pengambilan keputusan dan pengesahan RUU Pemilu. Penelitian ini akan menjelaskan dinamika konflik serta dampak dari pembahasan presidential threshold dalam Pemilihan Serentak pada Undang- Undang Pemilihan Umum. Hasil dari penelitian bahwa Fraksi koalisi pendukung Pemerintah serta Pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan posisinya dengan melakukan lobbying terhadap Fraksi yang berdiri dalam ditengah kepentingan untuk menggunakan presidential threshold dan penghapusan presidential threshold. Proses resolusi konflik yang dilakukanpun gagal dikarenakan aksi walk-out sehingga hasil dari Rapat Paripurna tersebut hanya dirasakan oleh pemenang dalam pembuatan keputusan tersebut