Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah daerah kota/ kabupaten yang dipimpin oleh bupati/walikota. Baik DPRD maupun pemerintah daerah memiliki tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan undang-undang. Menurut undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki tiga fungsi utama yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan. Lebih lanjut pembahasan mengenai fungsi DPRD dijelaskan pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. DPRD Kota Kediri sebagai badan legislatif melakukan fungsinya pada pembangunan gadung perkuliahan Universitas...
Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerin...
Aristona Rakhee Pahlevi, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT....
Otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam susunan peme...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan...
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu maknah pemisahan, Pemerintahan ...
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang m...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap P...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
<p>Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan d...
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerinta...
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat dicapai jika DPRD sebagai wakil rakyat da...
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan...
Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat kebijakan daer...
Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerin...
Aristona Rakhee Pahlevi, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT....
Otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam susunan peme...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kediri sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah memegang peranan...
Berdasarkan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 dapat diambil suatu maknah pemisahan, Pemerintahan ...
Otonomi daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang m...
Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil judul : Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap P...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Penyelenggaraan fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan dibutuhkan organisasi yang kuat agar Pimpi...
Penyelenggara Pemerintahan di daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seb...
<p>Berhasilnya penyelenggaran pemerintahan daerah tergantung dari kinerja unsur-unsur pemerintahan d...
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerinta...
Efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dapat dicapai jika DPRD sebagai wakil rakyat da...
DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat merupakan lembaga legislatif di daerah yang mempunyai peranan...
Dalam sistem pemerintahan daerah, kepala daerah dan DPRD mempunyai kewenangan membuat kebijakan daer...
Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kedudukan DPRD dipisahkan dari Pemerin...
Aristona Rakhee Pahlevi, Lutfi Effendi, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT....
Otonomi daerah di Kabupaten Mojokerto menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan dalam susunan peme...