PERAN PEMERINTAH DALAM UPAYA PENANGANAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL MELALUI PROGRAM PERMAKANAN OLEH DINAS SOSIAL DI KOTA SURABAYA

Penelitian ini menjelaskan tentang peran pemerintah dalam Program Permakanan untuk penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di kota Surabaya. Berdasarkan latar belakang tersebut, secara khusus penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana peran pemerintah dalam upaya penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial melalui program permakanan oleh dinas sosial di kelurahan gubeng surabaya. Teori yang digunakan adalah teori dari Diva Gede peran pemerintah yang dalam penelitian ini, peneliti mengambil 3 (tiga) indikator, yaitu: fasilitator, regulator, dan kasalitator. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik Purposive Sampling dan Accidental Sampling. Data terkumpul diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajan data, dan penarikan kesimpulan. Teknik pemeriksaan dan keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu diketahui bahwa pelaksanaan program permakanan Dinas Sosial Kota Surabaya sudah berjalan baik jika dilihat dari tiga indikator penelitian yaitu fasilitator, dimana pemerintah telah memfasilitasi masyarakat PMKS untuk mendapatkan bantuan permakanan. Peran pemerintah yang diukur melalui indikator regulator dapat terlihat dari perwali yang secara berkelanjutan diubah supaya cakupan maupun kualitas program permakanan menjadi lebih luas dan baik. Begitupun jika di ukur melalui indikator katalisator, program permakanan mampu meningkatkan kesejahteraan PMKS dengan terjaminnya asupan gizi harian dan sekaligus program tersebut mendorong ekonomi dari masyarakat sekitar dengan adanya permintaan produk dan jasa makanan untuk PMKS. Hanya saja masih terdapat kekurangan dalam hal pengawasan dengan jumlah karyawan dalam satgas penanganan dan pendampingan yang dinilai kurang SDMnya, sehingga membuat pengawasan kebijakan program permakanan ini menjadi tidak teratur