ASPEK HUKUM PIDANA DALAM UNDANG - UNDANG JAMINAN FIDUSIA

Permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah aturan hukum pidana yang terdapat dalam Undang Undang Jaminan Fidusia dan pertanggungjawaban pidana pelaku yang melanggar aturan pidana tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari permasalahan yang diajukan, dilakukan penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua jenis benda yang menjadi objek jaminan fidusia yaitu benda persediaan dan benda bukan persediaan. Objek jaminan tersebut menjadi salah satu acuan untuk dapat diterapkannya aturan hukum pidana dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia. Terdapat instrumen perundang-undangan lain yang mengatur mengenai unsur – unsur tindak pidana dalam Undang – Undang Jaminan Fidusia. Aturan lain tersebut ada dalam KUHP tentang Pemalsuan, Penipuan dan Penggelapan. Dalam hal pertanggungjawaban pidana berdasarkan rumusan pasal-pasal di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat diketahui bahwa Undang-Undang Jaminan Fidusia tidak membebankan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, serta tidak tidak mengenal sanksi pidana bagi korporasi. Pengaturan tersebut menimbulkan kelemahan, apabila pelaku tindak pidana merupakan korporasi, maka pengenaan pidana penjara/denda “hanya” kepada pengurus korporasi, akan menjadi tidak seimbang