PENGUNGKAPAN HARTA TIDAK BERGERAK BERUPA TANAH/BANGUNAN ATAS NAMA ORANG LAIN (NOMINEE) DALAM PENGAMPUNAN PAJAK

Kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya masih perlu ditingkatkan karena terdapat harta, baik di dalam maupun di luar negeri yang belum atau belum seluruhnya dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan. Untuk itu terbitlah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak. Undang-Undang Pengampunan Pajak ini dapat menjembatani agar harta yang diperoleh dari aktivitas yang tidak dilaporkan dapat diungkapkan secara sukarela dengan cara wajib Pajak tidak serta merta harus membaliknamakan ke atas nama Wajib Pajak atas harta nominee tersebut, tetapi cukup dengan membuat Surat Pengakuan Kepemilikan yang dibuat oleh pemilik (Wajib Pajak) dan Surat Pengakuan Nominee yang dibuat oleh yang namanya dipinjam. Kedua surat tersebut dibuat oleh atau dihadapan Notaris. Pengalihan harta dalam amnesti pajak dibuat secara mudah dengan dibuatnya akta-akta di atas, terkesan hanya untuk Undang-Undang Pengampunan Pajak, padahal hal ini akan berpengaruh dan berdampak pada kekuatan hukum dari surat-surat yang dibuat tersebut bila ditinjau dari sudut pandang hukum positif di Indonesia.Untuk mengakomodir hal itu diterbitkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak serta dijabarkan pula dalam Surat Edaran, Nomor 9/SE/X/2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Dalam Rangka Pengampunan Pajak