TANGGUNG JAWAB PEJABAT LELANG ATAS LELANG HARTA PAILIT YANG PUTUSAN PAILITNYA DIBATALKAN KEMUDIAN

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa dalam rangka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit oleh kurator, semua benda harus dijual dimuka umum atau biasa disebut dengan lelang. Pelaksanaan lelang sendiri tentu tidak lepas dari peranan pejabat lelang sebagai pelaksana lelang. Dalam hukum acara kepailitan, dikenal upaya hukum kasasi dan peninjauan kembali, namun upaya hukum tersebut tidak menghentikan tugas kurator dalam hal pemberesan harta pailit, dengan kata lain meskipun ada upaya hukum lanjutan, pemberesan harta pailit harus tetap dilaksanakan. Permasalahan timbul apabila dalam upaya hukum lanjutan baik kasasi maupun peninjauan kembali diputuskan bahwa kepailitannya dibatalkan, sedangkan harta pailit telah terlanjur dilakukan pemberesan dan lelang, bagaimanakah tanggung jawab pejabat lelang yang telah melaksanakan lelang harta pailit tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah lebih jauh mengenai tanggung jawab pejabat lelang mengenai pelaksanaan lelang yang batal akibat pembatalan putusan pailit. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa pejabat lelang bertanggung jawab sebatas pelaksanaan lelangnya, bukan bertanggung jawab atas pembatalan lelang sebagai akibat pembatalan putusan pailit