PEMBUKTIAN UNSUR PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN PASCA UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2014 TENTANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

Terbitnya UU No. 30/2014 telah menghadirkan nuansa baru dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, salah satunya terkait dengan penambahan dan/ atau penegasan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk menguji ada atau tidak adanya unsur penyalahgunaan wewenang dari keputusan dan/ atau tindakan Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan yang diduga terdapat unsur penyalahgunaan wewenang.Berkaitan dengan hal tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan pula Perma No. 4/2015 yang substansinya mengatur bahwa PTUN merupakan pengadilan yang berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintahan sebelum adanya proses pidana, dimana PTUN baru berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan dan/ atau tindakan pejabat pemerintahan setelah adanya hasil pengawasan aparat pengawasan intern pemerintah. Substansi dari Perma No. 4/2015 tersebut seolah-olah menyebabkan berlakunya Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 tidak dapat serta merta diterapkan oleh penyidik dalam hal pejabat yang bersangkutan mengajukan permohonan kepada PTUN untuk menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan wewenang, dan apabila terbukti bahwa pejabat yang bersangkutan tidak melakukan penyalahgunaan wewenang, maka pejabat tersebut seolah-olah tidak dapat diperkarakan secara pidana oleh penyidik karena salah satu unsur dari Pasal 3 UU No. 31/1999 jo. UU No. 20/2001 yakni unsur penyalahgunaan wewenang telah digugurkan oleh PTUN. Oleh karena itulah tesis ini berusaha mengelaborasi lebih lanjut tentang keberlakuan UU No. 30/2014 dan Perma No. 4/2015 terhadap kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam menguji unsur penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh penegak hukum terhadap putusan PTUN yang menyatakan terduga tindak pidana korupsi tidak terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang