UPAYA HUKUM ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 65/PUU-IX/2011 DAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2016

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 65/PUU-IX/2011 membatalkan ketentuan Pasal 83 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menghapuskan upaya hukum banding atas putusan Praperadilan. Mahkamah Agung juga telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang membatasi adanya peninjauan kembali atas putusan Praperadilan. Akibat hukum dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tersebut putusan Praperadilan memiliki sifat final and binding begitu dijatuhkan. Praperadilan dimaknai sebagai peradilan yang cepat, sehingga tidak diperlukan upaya hukum apapun atas putusan Praperadilan. Namun, dalam prakteknya terdapat beberapa putusan Praperadilan yang keliru karena bertentangan, baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan doktrin-doktrin hukum acara pidana. Meskipun keliru, putusan Praperadilan tersebut tidak dapat dikoreksi karena tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia. Hal ini mendorong adanya kebutuhan untuk menyediakan sarana koreksi atas putusan Praperadilan yang kelir