IMPLIKASI ADANYA DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PELAKSANAAN KONTRAK KONSTRUKSI

Kontrak konstruksi merupakan hubungan perdata, dan merupakan pejanjian, prinsip prinsip dalam Buku III KUH Perdata dan di dalam kontrak konstruksi secara umum digunakan demi tercapainya tujuan bersama. Pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, Sehubungan hal tersebut munculnya implikasi negatif pada persoalan terbengkalainya jasa kontruksi yang dalam prosesnya terkendala indikasi korupsi. Tahap pembatalan kontrak dalam doktrin hukum di Indonesia hanya sebatas tahap kontrak dan pra kontrak namun juga di mungkinkan dalam tahap pelaksanaan dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah serta asas kepastian hukum, seharusnya pelaksanaan kontrak kontruksi dapat berjalan semestinya tanpa harus mengeyampingkan proses hukum yang berjalan dari para pihak yang terindikasi korupsi. Dalam hal pelaksanaan kontrak konstruksi proses pembangunan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip dasar pengadaan barang/jasa Pemerintah yang efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil dan akuntabel demi tercapainya tujuan pembangunan secara merata dan sesuai dengan amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesi