PENGENDALIAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DI KAWASAN HUTAN LINDUNG

Pelaksanaan pemerintahan yang berasaskan good governance bertujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Seperti yang telah ditetapkan pada Konstitusi RI mengamanatkan adanya ha katas lingkungan yang baik dan sehat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus saling berkoordinasi untuk mewujudkannya. Tidak terkecuali dalam pelaksanaan pemberian izin usaha pertambangan mineral berupa emas di kawasan hutan lindung serta pengawasan yang tidak boleh saling tumpang tindih antar lembaga negara dan harus sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam undang-undang. Namun dalam praktiknya, dengan banyaknya kasus lingkungan yang menyebar di berbagai kawasan maka dari itu diperlukan pengawasan agar dapat mencapai dan memenuhi hak dari setiap warga negara untuk mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, serta tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan yang berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem hutan dan merugikan bagi masyarakat di daerah sekitar area pertambangan. Penegakan hukum lingkungan selain pengawasan juga diperlukan, agar penguasa pertambangan tidak melakukan kegiatan pertambangan dengan sesukanya sendiri