Hukum militer merupakan hukum pidana khusus. Di dalam hukum pidana khusus mengatur aturan yang menyimpang dari hukum pidana umum dan hanya berlaku bagi golongan khusus (Militer). Hal ini sesuai dengan asas “lex spesialis derogat legi generalis” yaitu prinsip pemberlakuan hukum pidana khusus lebih diutamakan daripada hukum pidana umum. Hukum militer mengatur tindak pidana militer dan pelanggaran disiplin militer. Tindak pidana militer di berlakukan bagi mereka yang termasuk anggota militer atau yang menurut Undang-undang (UU) disebut militer karena melakukan tindakan melawan hukum. Hukum disiplin militer di bagi menjadi 2 yaitu, hukum disiplin murni dan hukum disiplin tidak murni. Hukum disiplin tidak murni merupakan perbuatan pida...
Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satun...
Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia An...
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pe...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Insubordinasi diatur dalam ketentun Bab IV KUHPM tentang Kejahatan Terhadap Pengabdian. Dalam bab t...
Kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Und...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilam Militer ada beberapa ketentuan yang suda t...
Kebijakanhukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Unda...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satun...
Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia An...
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pe...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Insubordinasi diatur dalam ketentun Bab IV KUHPM tentang Kejahatan Terhadap Pengabdian. Dalam bab t...
Kebijakan hukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Und...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Rumah tangga merupakan komunitas terkecil dari suatu masyarakat. Rumah tangga yang bahagia, aman, da...
Abstract—The military is the one who is educated, trained and prepared for battle. Citizens of Indon...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Dalam Undang-Undang nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilam Militer ada beberapa ketentuan yang suda t...
Kebijakanhukum pidana dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi saat ini menggunakan Unda...
Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Kewenangan Kekuasaan Pengadilan Militer diti...
Militer memiliki keistimewaan dalam bidang hukum dengan mempunyai aturan hukum sendiri, salah satun...
Penelitian ini membahas tentang Penegakan hukum terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia An...
Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Pemalsuan Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Pe...