PRESIDENTIAL THRESHOLD PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK NASIONAL DALAM PENGUATAN SISTEM PRESIDENSIIL DI INDONESIA

Penerapan presidential threshold dalam pemilu Presiden di Indonesia memicu banyak perdebatan, khususnya terkait dengan isu perlindungan hak politik warga negara dan penguatan sistem presidensiil. Polemik mengenai isu ini semakin menguat pasca Putusan MK No. 14/PUU-XI/2013 yang memutuskan pemilu Presiden dan pemilu Legislatif dilaksanakan secara serentak. Penelitian berjudul “Presidential Threshold Pada Pemilihan Umum Serentak Nasional Dalam Penguatan Sistem Presidensiil di Indonesia”, memiliki dua isu hukum yaitu pengaturan presidential threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan akibat hukum pemberlakuan presidential threshold terhadap sistem presidensiil di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Pengaturan mengenai presidential threshold dalam pemilu Presiden dimaksudkan untuk memperkuat sistem presidensiil di Indonesia. Berdasarkan analisa yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa presidential threshold akan memaksa partai-partai politik untuk melakukan konsolidasi politik, sehingga akan meminimalisir kemungkinan terpilihnya Presiden yang memiliki dukungan minoritas di Parlemen. Pada akhirnya ketentuan ini dapat dijadikan pemicu dalam merealisasikan koalisi permanen antara kekuatan partai pendukung pemerintah dan oposisi pemerintah sebagai perwujudan sistem presidensii