PEMBETULAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) PAJAK PENGHASILAN BADAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN DALAM PENGKREDITAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22

Sesuai dengan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: 1. Mekanisme pemungutan PPh Pasal 22 CV. X sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor-34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2015 tentang Tata Cara dan Prosedur Pemungutan PPh Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan dibidang Impor atau Kegiatan Usaha dibidang Lain. 2. Dari hasil penelitian dan perbandingan data administrasi petugas pajak atau fiskus terdapat perbedaan dalam laporan masuk yang disampaikan oleh PT. X dan lawan transaksi nya dalam hal pemungutan PPh Pasal 22 sehingga pihak KPP mengambil langkah yaitu menerbitkan Surat Himbuan atau Surat Permintaan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) untuk menghimbau agar CV. X melakukan Pembetulan terhadap laporan SPT Tahunan Badan nya yang salah. 3. Tidak teraturnya dokumentasi dan pengarsipan dokumen perpajakan PT. X terkait dengan pemungutan PPh Pasal 22 sehingga terjadi kesalahan dalam pemasukan kredit pajak PPh Pasal 22 dalam laporan SPT Tahunan Badan 4. PT. X harus melakukan pembenahan terhadap beberapa elemen laporan keuangan perusahaan yang salah sebelum melakukan pembetulan pada laporan SPT tahunan Badannya. Sehingga terjadi beberapa penyesuaian atau perubahan dari beberapa elemen dari laporan keuanganya tersebut seperti perhitungan pada persediaan barang daganganya